“Saya berharap Kejati Sulawesi Utara dapat berdiri di tengah sebagai aparat penegak hukum. Yang salah katakanlah salah, dan yang benar katakanlah benar,” katanya.
Normans menilai kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan dana penanganan bencana harus menjadi pembelajaran serius bagi seluruh pejabat publik. Pengelolaan anggaran negara, menurut dia, harus sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat, terutama pada situasi kebencanaan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Biar supaya hal ini menjadi pembelajaran bagi semua orang untuk jangan sekali-sekali bermain-main dengan uang negara,” ucapnya.
Dia juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Normans turut menyampaikan apresiasi kepada Kejati Sulut atas penanganan perkara tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada kepala dan tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang telah bekerja pagi, siang, dan malam untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi Gunung Ruang,” ujar Normans.