Karena itu, dia meminta pemerintah untuk segera mengatur model bisnis e-commerce dan ride-hailing yang melakukan promo dan diskon secara besar-besaran untuk mempertahankan market share. Pasalnya, persaingan usaha sektor digital menjadi kurang sehat.
"Konsumen baru mungkin akan tergoda promo, tapi untuk terus menerus lakukan promo, sebenarnya suicide mission (misi bunuh diri) bagi startup," ujarnya.
Dia menuturkan, ketika pendanaan berkurang, sementara yang dikejar hanya valuasi, maka promo dan diskon menjadi jebakan keuangan. Menurutnya, seharusnya perusahaan digital lebih mendorong perlombaan fitur yang memang dibutuhkan oleh konsumen.
Dia pun memprediksi gelombang PHK akan terus terjadi di berbagai perusahaan layanan digital lainnya, mulai dari fintech, edutech, dan healthtech.
Dia juga meminta, pemerintah harus turun tangan memastikan korban PHK baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak yang diputus masa kerjanya wajib mendapatkan hak-hak sesuai peraturan ketenagakerjaan.
Di samping itu, kata dia, karena skala PHK-nya masif, Kementerian Ketenagakerjaan juga harus membuat posko untuk menampung jika ada hak pekerja yang tidak dibayar penuh, maupun ditangguhkan seperti pesangon, dan lainnya.
Dia pun menyarakan agar pemerintah mempersiapkan lapangan kerja baru. Bhima memberi contoh, bagi korban PHK startup dapat diserap ke anak cucu BUMN. Ini dilakukan untuk menghindari bysteresis atau pelemahan keahlian karena korban PHK digital yang notabene adalah high-skill worker (keahlian tinggi) menganggur terlalu lama.