"Kalau di Indonesia, dalam aturan hukumnya tidak pernah menyatakan pandemi, tapi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Itu kan masih ada sampai sekarang meski PPKM sudah dicabut," katanya.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
"Kalau dari kami, para epidemiolog, itu sudah siap dicabut dari segi epidemiologi," katanya.
Iwan yang juga bergabung dalam Tim Serologi Survei (Serosurvei) Kemenkes RI mengatakan, untuk tahap pencabutan ketentuan tersebut ada pertimbangan lain seperti ekonomi, pengalihan wewenang, dan lainnya.
"Karena perbedaannya, kalau masih Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, kendali di pusat, pendanaan semua di pusat. Begitu itu dicabut, kembali ke desentralisasi jadi tanggung jawab kabupaten/provinsi," katanya.