"Jadi skema pembangunan hunian tetap di lahan yang disediakan pemerintah kabupaten tersebut adalah tahun jamak, mulai dibangun tahun 2022 dan selesai di tahun berikutnya," ujarnya.
Recky menambahkan, sebanyak 114 unit rumah yang akan dibangun tersebut sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan Bupati Minahasa Selatan, Franky D Wongkar.
"Surat keputusan itu yang menjadi acuannya," ucapnya.
Meski begitu kata dia, warga yang akan menempati rumah yang dibangun Kementerian PUPR harus melalui proses verifikasi legalitas kepemilikan untuk memastikan berhak tidaknya mendapatkan bangunan tersebut.
"Verifikasi tersebut akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan selanjutnya berkoordinasi dengan kami BP2P," katanya.
Verifikasi tersebut untuk memastikan warga yang kehilangan tempat tinggal adalah sah sebagai pemilik rumah, dan bukan sebagai penyewa.