"Peran pemprov dalam upaya menurunkan angka stunting adalah mendorong penanganan stunting di daerah lewat program ODSK, yang sekaligus menjadi program keterwakilan pemerintah pusat di daerah yang wajib hukumnya untuk didukung," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara, Diano Tino Tandaju mengatakan, 19.973 keluarga di provinsi berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa itu memiliki anak stunting.
"Dari jumlah keluarga itu memiliki anak berusia di bawah dua tahun yang terpapar stunting," ujarnya.
Belasan ribu keluarga yang memiliki anak stunting itu menyebar di empat daerah yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Minahasa Utara.