Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan, sanksi diberikan sesuai UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
“Bagi masyarakat yang memaksa untuk mudik harus ada sanksi di sana,” ujar Budi di Jakarta, Selasa (21/4/2020).
Dia menuturkan, sanksi paling ringan kendaraan diarahkan tidak melanjutkan perjalanan mudik.
Selain itu dalam persiapan, setiap akses keluar masuk akan dibuat penyekatan maupun titik pemeriksaan atau check point. Nantinya kendaraan yang keluar masuk Jabodetabek akan diperiksa.
“Dalam melaksanakan pembatasan lalu lintas tentunya diperlukan kerja sama dengan banyak pihak, terutama jajaran kepolisian sebagai garda terdepan,” kata Budi.