Pemkab Bone Bolango, katanya, tentu akan mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan.
Dia mengharapkan program penanggulangan kemiskinan dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan membawa perubahan yang lebih baik dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Penanggulangan kemiskinan ini diharapkan bisa menjadi bahan refleksi bersama bahwa keterpaduan data, sinergi program, dan kerja sama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah serta aktor nonpemerintah sangat diperlukan. Apalagi kita semua memiliki target penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia bisa dituntaskan pada tahun 2024," kata Merlan.
Sebanyak 12 kabupaten/kota yang masuk sebagai proyek percontohan implementasi reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan di Indonesia itu, di antaranya Kabupaten Banyumas, Bener Meriah, Bone Bolango, Jayawijaya, Kapuas Hulu, Lampung Selatan, Lombok Barat, Maluku Tengah, Musi Banyuasin, Teluk Wondama serta Kota Pariaman, dan Surabaya.