Bahkan kata gubernur, dalam pilkada-pilkada serentak di provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut, kampanye politik identitas belum bermanfaat karena masyarakat bisa memberikan pilihan masing- masing.
Gubernur mencontohkan, Wali Kota Manado Andrei Angouw, seorang Khonghucu, yang walaupun sedikit namun bisa dipilih dan dipercaya oleh masyarakat.
"Jadi kebhinnekaan dan kondisi masyarakat yang ada di provinsi Sulut sampai hari ini bisa terjaga dengan baik. Ini tentunya adalah peran serta dari para pemangku kepentingan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan tentunya forum kerukunan antarumat beragama," katanya menambahkan.
Sebelum ada FKUB, kata gubernur, di provinsi ini sudah ada Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA), badan ini dibentuk sejak tahun 1970-an.
"Tokoh-tokoh masyarakat inilah yang selalu kalau ada riak-riak, bukan tidak ada riak di provinsi Sulawesi Utara, ada, tapi karena kebersamaan dari para pemimpin cepat kita bisa menyelesaikan dengan baik," katanya.