“Kami mau mensubsidi dengan pasar murah. Anggarannya ada di APBD. Tadi dijelaskan ada distributor yang beli Rp18.500 mau dijual Rp20.000. Selisihnya kita subsidi. Tapi stoknya lagi yang kurang. Nanti warga kabupaten lain protes, kenapa hanya di kota yang dilaksanakan pasar murah,” jelasnya.
Selain mengundang unsur Forkopimda, rapat juga dihadiri oleh Emil Fadli perwakilan Kementerian Perdagangan RI yang ditugaskan memantau minyak goreng di Gorontalo, kemudian Kepala Bulog Sub Divre Gorontalo, distributor, dan pedagang besar.
Salah satu yang menjadi keluhan distributor adalah sudah telanjur membeli minyak goreng, dengan harga lama yakni Rp18.500.
Direktur CV Marketindo Gorontalo Alex Weliangan, mengatakan pihaknya memiliki stok sekitar 300 karton minyak goreng merk Bimoli yang tidak mungkin dijual dengan harga lebih murah.
“Sekarang barang saya yang digudang itu mau saya jual berapa? Sedangkan dari pihak produsen tidak ada rafraksi harga. Saya usul barang ini kita keluarkan semua, dijual dengan harga normal di Supermarket tertentu yang bisa saya jamin harganya,” ujarnya.
Tiga kesimpulan pada rapat tersebut yakni, pihak Kementerian Perdagangan diminta untuk mempercepat distribusi minyak goreng dengan HET terbaru.
Kemudian aparat penegak hukum diminta untuk bisa mengawal dan memantau distribusi, agar tidak terjadi penimbunan serta stok minyak goreng yang masih ada di distributor diminta untuk segera dijual, demi menjamin ketersediaan barang.