GORONTALO, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara meminta program jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi aparat desa terealisasi dengan optimal. Aparat desa tersebut tersebar di 123 desa.
"Mengingat anggarannya telah tersedia sepanjang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1,6 miliar. DPRD telah menetapkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten, untuk mengakomodir kepentingan layanan kesehatan bagi seluruh aparatur desa tanpa terkecuali," kata anggota Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Fatri Botutihe, di Gorontalo, Rabu (22/6/2022).
Artinya kata dia pula, aparat desa di daerah ini dapat berobat dengan gratis di seluruh fasilitas kesehatan yang disiapkan pemerintah baik puskesmas maupun rumah sakit tanpa membayar sepeserpun.
Sehingga insiden aparat desa yang harus membayar karena BPJS kesehatan non aktif, harusnya tidak terjadi.
Seperti keluhan yang baru saja diterima pihaknya kata Fatri, dari salah seorang aparat desa di Desa Tolinggula Pantai, Kecamatan Tolinggula.