JAKARTA, iNews.id - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 'sakit' atau yang tidak ada manfaatnya diusulkan dibubarkan. Sebab kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, tak sedikit BUMD yang ada saat ini justru membebani daerah.
"Kalau sudah tidak bisa dilakukan perbaikan apapun, bubarkan saja. Tidak ada gunanya membayar direksi, komisaris BUMD tinggi, tapi tidak ada manfaatnya bagi penerimaan daerah. Ini yang akan kita lakukan bersama KPK dan Kemendagri," kata Alexander Marwata, Jumat (9/9/2022).
Demikian diusulkan Alex sapaan karib Alexander Marwata saat mengikuti diskusi bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang digelar secara daring di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis, 8 September 2022.
Berdasarkan data yang dikantongi KPK, kata Alex, terdapat 959 BUMD dengan total aset mencapai Rp854,9 triliun di Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut terdapat 239 BUMD yang tidak memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI).
Kemudian, 186 BUMD dengan posisi Dewas/Komisaris justru lebih banyak dari Direksi. Sementara itu, 17 BUMD dengan kekayaan perusahaan lebih kecil dari kewajiban (ekuitas negatif).