Selanjutnya, Pemerintah Kota Kotamobagu belum sepenuhnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi, karena belum menyediakan dan melaksanakan kegiatan promosi/kampanye perubahan perilaku higienis dan saniter.
Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yaitu untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
BPK Sulut menyerahkan LHP Kota Kotamobagu bersama dengan beberapa entitas lainnya seperti Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
"Pemeriksaan BPK dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Sebelum LHP diserahkan kepada setiap entitas yang diperiksa, BPK telah meminta tanggapan dari pejabat terkait di entitas pemeriksaan atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan sehingga rekomendasi yang diberikan BPK dalam LHP mudah ditindaklanjuti," kata Kepala BPK Perwakilan Sulut, Arief Fadillah di Manado, Selasa (10/1/2023).