MANADO, iNews.id - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Utara menyebutkan badan usaha dapat melakukan penangguhan penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang baru. Jika tidak sanggup masih diberikan kesempatan.
"Diberikan kesempatan untuk ajukan penangguhan," sebut Kepala Disnakertrans Sulut, Erny Tumundo di Manado, Rabu (30/11/2022).
Tata cara penangguhan penerapan UMP ini dilakukan pengusaha kepada gubernur melalui kepala disnakertrans di masing-masing daerah.
"Apabila ada badan usaha yang tidak sanggup menerapkan UMP maka diberikan kesempatan satu tahun mengajukan penangguhan kepada pemerintah lewat disnakertrans," katanya.
Apabila dalam kurun waktu yang diberikan tidak ada permohonan penangguhan, maka secara otomatis semua badan usaha setuju terhadap UMP yang baru saja ditetapkan.