Menurutnya, Tanah Objek Reforma Agraria diupayakan untuk memberi legalitas, sehingga bisa mengamankan aset dari masalah hukum.
"Hal ini dilakukan agar menghindari masalah hukum dikemudian hari, karena aset merupakan modal pemerintah dalam membangun daerah, kecamatan maupun desa," ujarnya.
Kepala BPN Kabupaten Gorontalo, Zufran Amuati, menjelaskan pada tahun 2021 pihaknya menargetkan penerbitan 6.706 sertifikat tanah.
"Untuk hari ini yang bisa diserahkan sebanyak 4.000 sertifikat tanah. Pada intinya jumlah 6.706 telah selesai dilaksanakan tinggal penyerahan kepada masyarakat. Tahun 2022 sejumlah 12.000 bidang tanah akan disertifikatkan," kata dia.
Melihat suksesnya program tersebut, Zufran tampak menyatakan apresiasinya karena beroleh dukungan pemerintah daerah yang turut mendorong program percepatan strategis nasonal itu sehingga bisa mencapai target.
"Kami sampaikan terimah kasih kepada Bupati Gorontalo bersama jajaranya sehingga program ini selesai tahun 2021," ucapnya.