JAKARTA, iNews.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan berbagai upaya antispasi dini terhadap potensi konflik jelang pemilu serentak 2024. Salah satunya dengan melibatkan jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam pemetaan potensi konflik
Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Imran mengatakan pihaknya mendorong langkah-langkah stabilitas yang akan dilakukan bersama jajaran Kesbangpol di daerah. Dia mengharapkan adanya langkah antisipasi dan pemetaan terhadap potensi konflik.
"Hendaknya terlebih dahulu mengantisipasi dengan deteksi dini dan pemetaan dari potensi konflik itu. Pendidikan sosial politik menjadi hal yang harus kita lakukan kepada masyarakat, juga untuk mencegah gesekan dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini," kata Imran dalam keterangannya Sabtu (5/2/2022).
Imran menjelaskan tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni 2022. Maka dari itu, perlu kesiapan dalam menghadapi pelaksanan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 tersebut. Imran mengatakan hal yang harus disiapkan Kemendagri saat ini yakni pelaksanaan pemantauan, instrumen pemantauan, dan hibah pemda dalam pelaksanaan Pemilu/Pilkada 2024.