“Kita sudah siap untuk itu. Kalaupun nanti 2 persen atau bahkan 0 persen tentu lebih bagus lagi, karena keterwakilan masyarakat yang memilih Perindo bisa tetap ada di parlemen,” katanya.
Abdul Hayat menilai sistem kepemiluan perlu memberi ruang yang lebih luas bagi keterwakilan aspirasi masyarakat. Sebab, setiap suara yang diberikan dalam pemilu pada dasarnya merupakan bentuk partisipasi politik warga yang perlu mendapat saluran representasi secara optimal.
“Selama ini ketika tidak lolos parlemen, suara masyarakat yang memilih menjadi tidak memiliki wakil. Padahal ada suara di situ,” tuturnya.
Pada saat yang sama, konsolidasi organisasi terus dilakukan di tingkat kabupaten dan kota untuk memastikan seluruh struktur partai siap menghadapi proses administrasi yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Sekarang sudah kita garap DPC dan struktur di bawahnya. Dengan begitu, pembangunan struktur organisasi bisa berjalan sampai ke bawah sebagai persiapan menuju verifikasi di KPU,” jelasnya.
Dia menegaskan pembenahan organisasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi persyaratan kelembagaan, tetapi juga memperkuat kehadiran partai di tengah masyarakat. Dengan struktur yang lebih solid hingga tingkat bawah, Partai Perindo Sulsel optimistis dapat meningkatkan pelayanan politik sekaligus mengawal aspirasi masyarakat pada berbagai agenda demokrasi mendatang.