Dengan pilihan yang terbatas itu, tentu golongan putih (golput) ideologis punya alasan untuk tidak hadir di tempat pemungutan suara (TPS) meskipun level kesadaran bagi pemilih untuk hadir di TPS masih lebih dominan. Apalagi kalau ditambah mobilisasi dari penyelenggara atau pemerintah berjalan optimal.
"Pasangan calon tunggal tetap tidak bisa langsung berpesta seperti 'pemenang yang mabuk'. Tetap waspada. Sebab, pertarungan sebenarnya masih tetap terjadi di bilik suara. Kekuatan infrastuktur politik calon tunggal tidak boleh terlena dengan situasi ini," ujarnya.
Dia mengatakan, bercermin pada pengalaman Pemilihan Wali Kota Makassar 2018 lalu, kalau kekuatan pendukung kotak kosong betul-betul bisa terkonsolidasi, maka tidak mudah bagi calon tunggal untuk memenangkan kontestasi. Apalagi jika mereka mampu membangun strategi viktimisasi atau psikologis korban pada para pemilih.
Tantangan calon pasangan tunggal bersifat internal dan eksternal. Secara internal, psikologis pemenang yang seolah berada di atas angin bisa berbahaya, jika kekuatan pendukung kotak kosong semakin terkonsolidasi.
"Secara eksternal, pembagian dan distribusi tugas-tugas elektoral di koalisi partai besar, kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dominasi dan marginalisasi. Harus ada pembagian kerja proporsional di antara para pendukungnya," kata Luhur.