Untuk prosedur karyawan penerima VGR yang bekerja di perusahaan BUMN, lanjut dia, telah didaftarkan di Bio Farma. Bio Farma pun mengeluarkan vaksin sesuai kebutuhan atau permintaan. Begitupun bagi karyawan swasta, perusahaan wajib mendaftar melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) setempat, kemudian diteruskan ke Bio Farma.
"Datanya (Bio Farma) diteruskan ke Kimia Farma sebagai penyedia Fasyankes. Vaksin dikirim sesuai dengan berapa jumlah yang akan kita vaksin. Berapa data kita terima misalnya, 100 dosis, yah itu 100 dosis itu dikirimkan," ujarnya.
Ditanyakan mengenai vaksinasi mandiri berbayar, kata dia, memang ada namanya vaksin mandiri dan gotong royong berbayar. Namun untuk kebijakan vaksin mandiri atau personal berbayar sudah ditahan kantor pusat. Sempat diuji cobakan pada delapan klinik Kimia Farma, tapi untuk Makassar tidak ada.
"Seharusnya hari ini uji coba (di Kota Makassar), tapi ditahan pusat (ditunda)," beber Risandi.
Kendati demikian, bagi tiga perusahaan tadi yang sudah terdaftar, tetap jalan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong, karena data sudah selesai diverifikasi. Mengenai vaksin mandiri berbayar, pihaknya menegaskan, belum ada stok vaksin, karena memang belum ada dikirimkan.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ichsan Mustari menuturkan, belum mendapatkan kabar pelaksanaan vaksin berbayar di wilayah kerjanya. Sejauh ini yang berlangsung adalah vaksin massal secara gratis.
"Di mana ada berbayar (vaksin) kasih tahu saya. Kalau ada kita dapat, Saya yang Sidak (inspeksi mendadak). Belum ada yang diberlakukan vaksin berbayar di Sulsel. Itu pun kalau berbayar sudah dibayar dengan gotong royong (perusahaan), kan berbayar itu," tuturnya.