"Sampai saat ini baru 66 unit yang sudah kita periksa. Kita tuntaskan dulu di Sekretariat Daerah, setelah itu baru OPD lain," ujarnya.
Dia menyebutkan secara keseluruhan ada lebih dari 6.000 unit yang tersebar di 51 OPD. Baik kendaraan operasional yang digunakan pejabat ataupun kendaraan lain berupa truk dan bus.
Penertiban aset ini juga untuk menyesuaikan pengguna. Dia mencontohkan, tidak boleh ada kendaraan milik pejabat eselon II yang dipakai atau digunakan oleh pejabat eselon III.
"Itu juga kita mau tertibkan. Jadi semua kita cek," ujar dia.