Dia pun menekankan, semua penerima bantuan pemerintah harus memiliki kartu vaksin, termasuk dalam kepengurusan administrasi kependudukan, masyarakat diminta harus menunjukkan kartu vaksin.
"Begitu pun pengurusan di KUA atau di tempat-tempat pengurusan lainnya. Jadi, semua aktivitas kita dorong ke sana. Ini penting untuk keselamatan bersama," ujarnya.
Untuk itu, dia meminta penggunaan kartu vaksin tidak diperdebatkan lagi. Fokus saat ini yakni mengejar target vaksinasi dan tetap mengedepankan protokol kesehatan.
"Kalau sudah divaksin bukan berarti kita sudah bebas beraktivitas normal tanpa memerhatikan protokol kesehatan. Tidak seperti itu," katanya.