“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal keadilan fiskal dan pengakuan atas hak konstitusional daerah,” kata Mahfud.
Dia berharap, langkah Bupati Donggala Vera Elena Laruni yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Perindo Donggala dapat memperkuat posisi tawar pemerintah daerah dalam forum nasional, dan mendorong daerah-daerah penghasil untuk menyuarakan hal serupa.
Dia menyebut bahwa sikap proaktif seperti ini sangat penting demi memastikan keadilan sumber daya. “Saya mengajak teman-teman anggota DPRD Sulteng 2024–2029 Dapil Donggala-Sigi untuk ikut memberikan dukungan politik terhadap Bupati Donggala ini, untuk kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Donggala,” kata Sarjana Hukum alumni Universitas Muhammadiyah Palu ini.
Sebelumnya, Pemkab Donggala menggugat statusnya yang selama ini tidak masuk dalam daftar penerima DBH, meskipun menjadi wilayah terdampak langsung aktivitas eksplorasi migas di Selat Makassar. Bupati Vera Elena Laruni menyebut potensi DBH yang semestinya masuk ke APBD Donggala bisa mencapai Rp172 hingga Rp345 miliar per tahun.
Menurutnya, apabila dana bagi hasil masuk di APBD Donggala, bisa digunakan untuk pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan, penguatan ekonomi nelayan dan masyarakat terdampak, infrastruktur dasar yang selama ini tertinggal, serta kompensasi atas kerusakan ekologis akibat aktivitas industri migas.