Selain itu, kata dia kontak senjata yang intens dalam waktu singkat juga bisa menjadi indikasi adanya konsolidasi internal di tubuh OPM. Setelah sempat terpecah ke dalam berbagai faksi, beberapa kelompok tampak ingin menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kekuatan tempur dan pengaruh untuk menjaga eksistensinya di hadapan masyarakat lokal maupun dalam rangka membangun narasi kepada simpatisan di luar negeri.
"Tak kalah penting, kita juga harus membaca konteks komunikasi dan propaganda. KKB (OPM) memahami betul nilai strategis dari membangun persepsi bahwa Papua adalah wilayah konflik. Oleh karena itu, serangkaian serangan dan perlawanan yang ditunjukkan juga dilakukan untuk mempertahankan citra tersebut," katanya.
Menurutnya, pemerintah dalam hal ini perlu tetap mengedepankan ketegasan, namun juga tidak boleh abai terhadap potensi dampak sipil dan perang persepsi yang terus dimainkan.
"Pendekatan keamanan perlu disertai narasi publik yang kuat, perlindungan maksimal bagi warga sipil serta penguatan peran tokoh lokal dalam mencegah masyarakat makin terseret dan menjadi korban dalam konflik," ucapnya.
Pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting mengatakan, pola yang dilakukan OPM selalu memanipulasi menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup.
Selain itu, kata dia OPM gencar menyebarkan informasi yang menakut-nakuti masyarakat. Pola yang dilakukan OPM ini dinilai menyulitkan aparat untuk menumpas habis kelompok tersebut.
"Tidak mudah melawan tentara OPM karena menyatu dengan rakyat biasa, namun menggunakan senjata api," kata Selamat Ginting.