JAYAPURA, iNews.id - Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano, menolak daerahnya menjadi tuan rumah PON 2021 pada Oktober mendatang. Sebab tidak ada keterbukaan anggaran dari pihak panitia penyelenggara.
Hal ini disampaikan setelah ada rapat pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berlangsung selama 4 hari di kota Jayapura bersama pengurus besar (PB) PON.
"Sayangnya tidak ada sama sekali keterbukaan soal DPA dari bidang I sampai dengan bidang IV," kata Benhur Tomi di Kota Jayapura, Papua, Senin (24/5/2021).
Padahal daerah yang menjadi penyelenggara PON, kata dia, harus mendapat jatah anggaran untuk akomodasi, transportasi dan konsumsi. Bukannya malah ditahan-tahan panitia.
Dia juga meminta PB PON Jayapura bisa transparan. Pemerintah daerah (pemda) tentu tidak akan menganggu berbagai kegiatan yang sudah dilelang.
"Tak jadi masalah jika pihak Pemprov sudah tangani, yang penting DPA itu dibuka, ada 16 bidang itu, harus dibuka secara transparan kepada kita," ujarnya.
Padahal ada 15 venue dan 16 cabang olahraga yang berkompetisi di Kota dan Kabupaten Jayapura. Namun dana yang digelontorkan hanya Rp75 miliar, sementara Kabupaten Mimika mendapatkan Rp200 miliar.