Syarat Formal yang dimaksud yakni tak ada penanggungjawab atau Koordinator lapangan (Korlap) yang menyampaikan atau membawa surat izin pemberitahuan kepada polisi.
"Saya sampaikan, penanggungjawabnya tidak datang ke sini membawa surat, namun melalui kurir. Apakah ini yang namanya aksi damai," katanya.
Menurutnya, polisi tidak pernah membungkam ruang demokrasi, namun apakah bisa taat aturan atau tidak.
"Jadi kalau syarat formal saja tidak bisa dipenuhi, maka pasal 15 menyebutkan aparat penegak hukum bisa membubarkan aksi tersebut," ucapnya.
Kemudian permintaan metode Long march pada saat aksi tidak diatur dalam Undang Undang. Metode ini sangat rawan, apalagi dengan rute yang panjang.
Karena hal itu, Kapolresta meminta kepada mahasiswa atau masyarakat yang ingin bergabung dalam aksi demo tersebut agar mengurungkan niatnya.
"Jadi lebih baik pikir lagi, tidak usah terlibat kalau hanya segelintir orang itu, tidak usah terlibat, biarkan saja. Kalau long march tidak mungkin diizinkan polisi, UU juga tidak mengatur soal itu," katanya.