Menurut Kabiay, dari informasi dia peroleh, dengan menjabat plh gubernur Papua, sekretaris daerah yang melaksanakan tugas sehari-hari selama kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan sementara atau sedang menjalani masa tahanan.
"Nah, hal ini yang seharusnya dipahami oleh kita semua. Jangan hanya mendapatkan informasi lalu tidak dicek dan ricek, harus di-cross check lagi sehingga tidak terjerumus kepada keinginan sepihak oknum yang ingin ambil untung," katanya.
Apalagi, lanjut Kabiay, Papua menjadi tuan rumah PON yang tinggal menghitung hari. Saat ini dibutuhkan pelayanan pemerintahan yang maksimal.
"Rakyat Papua ini mau diadu domba, dibuat seolah-olah protes dengan kebijakan pemerintah padahal kita lagi hidup rukun dan aman," katanya.
Kepada aparat keamanan, Kabiay berharap lebih sigap dalam menyikapi situasi. Dengan begitu, persoalan jabatan yang dipolemikkan tidak menjalar ke mana-mana dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan pembangunan di tanah Papua.
"Harapannya Polri dibantu TNI segera bertindak, jangan sampai ada provokator memanfaatkan situasi untuk menunda agenda nasional PON ataupun implementasi otsus di tanah Papua. Ada baiknya dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait sehingga tidak terjadi kegaduhan," katanya.