Sementara itu, Papua Tengah mencatat angka kemiskinan sebesar 29,45% tanpa perubahan signifikan. Di sisi lain, Papua Barat dan Papua Barat Daya menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik. Kedua wilayah tersebut kini berada di angka kemiskinan sekitar 17,5%, meskipun tetap masih di atas rata-rata nasional.
Tito memberikan perhatian khusus terhadap Papua Selatan yang justru mengalami peningkatan angka kemiskinan.
"Di Papua Selatan, kita melihat bahwa ada kecenderungan menaik malah warga yang miskin. Dari 17,44% ke angka 19,26%. Jadi malah naik 2% selama 2024–2025," ujarnya.
Kenaikan ini dinilai menjadi sinyal perlunya intervensi kebijakan yang lebih serius di wilayah tersebut.
Sebagai informasi, rapat kerja antara Komisi II DPR RI bersama Mendagri ini membahas agenda terkait otonomi khusus (otsus) Papua, Aceh, serta keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Data kemiskinan tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan ke depan, khususnya dalam mendukung pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Papua.