Terkait masih banyaknya pro kontra atau menolak untuk menjalani vaksinasi Covi-19, kata Mathius, pihaknya menganggap itu biasa dan tidak apa-apa. "Anda punya hak untuk menolak, tetapi orang lain punya hak untuk hidup sehat. Anda juga harus memperhatikan adanya keseimbangan, jadi jangan berpikir ini adalah hak Anda saja, tetapi anda harus menghargai hak orang lain. Karena mereka mau sehat, maka Anda tidak boleh jalan atau tinggal di rumah saja," ujarnya.
"Kalau you jalan, maka you akan bertemu orang lain. Berarti anda mengganggu hak orang lain untuk hidup sehat, jadi kita harus saling menghargai. Tetapi, lebih bagus lagi agar kita sama-sama mendukung suksesnya pelaksanaan PON, ya silahkan vaksin itu lebih baik," ujarnya lebih lanjut.
Mathius menuturkan, tidak semua orang bisa divaksin, karena nanti petugas yang akan mengecek jika ada riwayat penyakit lain atau penyakit bawaan. "Jika memenuhi syarat atau tidak, itu baru bisa ditentukan untuk divaksin. Jadi tidak langsung divaksin, begitu ya," ucapnya.
Pihak Panitia Sub PB PON XX Klaster Kabupaten Jayapura juga akan melihat atau mempelajari orang yang tidak bisa divaksin cukup melakukan antigen saja yang hendak menonton pelaksanaan PON XX.
"Itu nanti kita lihat dulu ya. Untuk sementara tidak ada pembatasan jumlah penonton, karena nanti akan langsung diumumkan Presiden Jokowi. PON ini tanpa penonton, atau PON ini sekian persen saja orang yang bisa menonton. Ini kan agenda Nasional, jadi kita di pemerintah daerah atau panitia-panitia sub kayak begini kan tidak bisa menentukan apa yang merupakan wewenangnya pemerintah pusat," katanya.
"Dikarenakan ini agenda nasional, kita hanya panitia saja untuk menyukseskan PON itu. Jadi wajib divaksin, baik itu panitia inti, staf di bidang-bidang, tenaga relawan atau volunter termasuk wartawan. Jika belum divaksin, tidak masuk terlibat di dalam pendukung maupun panitia. Kita juga lagi koordinasi terus untuk semua divaksin," ujarnya. CM