"Dana bantuan dari masyarakat dan Pemda lainnya untuk bencana banjir bandang tidak di audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, sehingga menjadi bola liar. Apalagi ada bantuan dari Pemda Provinsi Jawa Barat yang dananya belum digunakan seluruhnya. Padahal masyarakat yang terkena banjir bandang sangat membutuhkannya. Untuk itu, kami dari Fraksi BTI berharap kasus di Pemkab Mamberamo Raya itu tidak terjadi di Kabupaten Jayapura," tuturnya.
"Terkait pendapatan daerah, kami dari Fraksi BTI menilai permasalahan utama di Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah sumberdaya manusia aparaturnya yang tidak sesuai dengan standar dan kompetensi, yang harus dimiliki oleh pegawai Bappenda. Nah, unuk Bappeda, Bappenda dan BPKAD serta Inspektorat perlu dilakukan lelang jabatan untuk Eselon III dan IV," ucap Juru Bicara Fraksi BTI DPRD Kabupaten Jayapura Sihar Lumban Tobing.
Di samping itu, Wabup Jayapura Giri Wijayantoro saat membacakan pidato Bupati Jayapura mengucapkan terima kasih atas dukungan DPRD, sehingga Raperda ini dapat diselesaikan dan disetujui.
"Banyak saran dan masukan yang sangat berarti dari DPRD Kabupaten Jayapura, baik yang disampaikan dalam bentuk pandangan umum maupun saat pembahasan Raperda. Saran dan masukan ini sangat berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan ke depannya. Kami akan terus berupaya mempertahankan penilaian yang telah diraih selama ini," ujarnya.
Menurutnya, dukungan dari legislatif dan peran serta dari masyarakat sangatlah dibutuhkan.
"Sehingga penilaian terbaik yang selama ini diberikan kepada Pemkab Jayapura, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah itu dapat sejalan dengan peningkatan pembangunan yang membawa manfaat bagi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura," katanya.
(CM)