JAYAPURA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendesak kabupaten/kota di wilayahnya segera menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) terkait penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatanCovid-19 di masa pilkada. Dari 29 daerah di Papua, saat ini baru tiga yang sudah menyusun perkada.
"Dari 29 kabupaten juga kota, tiga di antaranya sudah menyusun perkada ini, yakni Kota dan Kabupaten Jayapura serta Biak Numfor. Yang belum memiliki perkada diharapkan segera menyusunnya," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad, di Jayapura, Senin (21/9/2020).
Musaad mengingatkan, perkada ini harus segera disusun, terutama bagi 11 kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 di wilayahnya. "Hal ini menjadi prasyarat untuk berlangsungnya pilkada secara aman dari Covid-19," katanya.
Menurut Musaad, meskipun nantinya ada perkada, tetap berpatokan pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020. Penegakan disiplin protokol kesehatan dalam mekanisme dan tahapan pilkada sudah harus diantisipasi.
"Meskipun sudah ada pembatasan-pembatasan, harus diantisipasi supaya tidak ada masalah ke depannya," ujarnya.