JAKARTA, iNews.id – Wabah campak dan gizi buruk yang menelan puluhan korban jiwa di Kabupaten Asmat, Papua, mengundang keprihatinan mendalam banyak kalangan. Pimpinan DPR mencium adanya kebocoran dana otonomi khusus (otsus) Papua dari peristiwa itu.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menuturkan, dana ratusan triliun rupiah sudah digelontorkan Pemerintah ke Papua. Namun realisasinya ternyata tidak tepat sasaran, terutama dalam menyejahterakan masyarakat.
"Jadi menuju ke tingkat kemakmurannya belum signifikan. Ini di mana kebocorannya. Ini yang perlu kita evaluasi," ujar Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).
Wakil Ketua Umum DPP PAN ini menjelaskan, dana otonomi khusus di Papua itu seharusnya sebanding dengan peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di sana. Faktanya, dana ratusan triliun mengalir, tetapi Papua masih terbelakang dan tertinggal dengan daerah lain.
Taufik pun mendesak agar diterapkan pola transparansi dan akuntabilitas anggaran yang jelas untuk mengevaluasi dana otsus untuk Papua. ”Artinya untuk apa saja yang ratusan triliun (rupiah) itu. Akuntabilitas tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan," ujar Taufik.