"Petunjuk teknis kami masih tggu, hanya saja dana otsus ditransfer ke kabupaten langsung, kami bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan daerah, karena kami yang tahu kebutuhan di daerah,sebab selama ini pemanfaatan dana otsus, sesuai dengan kebijakan Pemerintah provinsi, "ungkapnya.
Sekadar diketahui, Pemerintah kembali memperpanjang otonomi khusus (otsus) untuk provinsi Papua dan Papua Barat mulai 2022 hingga 2041. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua yang diundangkan pada 19 Juli 2021. Dengan perpanjangan tersebut, pemerintah pun kembali mengalokasikan anggaran untuk otsus Papua dan Papua Barat sebesar Rp 8,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Dana tersebut lebih besar 12,6 persen dibandingkan dalam outlook APBN 2021 sebesar Rp 7,6 triliun.
"Selama ini dana Otsus di Provinsi mencapai 12-15 triliun, tapi untuk 2021 dan 2022, sebesar Rp 7,6 triliun karena sebagian dana sudah transfer langsung ke Kabupaten dan kota, "tuturnya. (CM/Humas PUNCAK)