Dia menjelaskan pihaknya sudah pernah bertemu dengan Presiden dan mengusulkan agar kewenangan pengelolaan hutan dikembalikan ke daerah. Hal itu diusulkan supaya daerah bisa mengatur dengan baik agar tidak ada dampak kerusakan yang dirasakan oleh masyarakat, baik kerusakan lingkungan maupun infrastruktur jalan karena aktivitas kayu.
"Kami terus membangun komunikasi pula dengan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Dinas Kehutanan agar kerusakan jalan maupun lingkungan yang tidak diinginkan oleh masyarakat di Sorong Selatan bisa diminimalisasi," katanya.