Luas wilayah kawasan tersebut mencapai lebih dari 84 ribu Km, yang meliputi Kabupaten Puncak Jaya (14.532 Km), Kabupaten Jayawijaya (13.925,31 Km), Kabupaten Lanny Jaya (6.585 Km), Kabupaten Mamberamo Tengah (1.275 Km), Kabupaten Nduga (12.941 Km), Kabupaten Tolikara (14.263 Km), Kabupaten Yahukimo (17.152 Km), dan Kabupaten Yalimo (3.568,52 Km).
Wilayah itu relatif tertinggal dalam hal pembangunan dan pelayanan publik, dimana seluruh kabupaten tersebut masuk dalam kategori indeks pembangunan manusia (IPM) terendah di beberapa tahun terakhir. Dengan menjadi provinsi baru, Pegunungan Tengah diharapkan menjadi lebih efektif dan fokus dalam pembangunan.
Menurut studi Balai Diklat Keuangan Kementerian Keuangan Yogyakarta, dana otonomi khusus (otsus) di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM, namun kontribusi dana otsus tersebut relatif kecil. Pengaruh kecil itu disebabkan oleh faktor geografis, demografis, dan sosiologis di wilayah itu.
"Dari sisi wilayah, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sangat besar dan bervariasi, sehingga pembangunan menghadapi rintangan luar biasa. Rintangan jarak yang sangat jauh dan sulit dijangkau, pegunungan yang curam menjadi tantangan dalam pembangunan di Tanah Papua," demikian studi tersebut.
Pemekaran diyakini dapat mendorong pemerataan pembangunan dan mempercepat pelayanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah terpencil.
Studi tersebut juga menunjukkan dana otsus di Papua Barat relatif kurang luas dalam berkontribusi terhadap peningkatan IPM dibandingkan dengan Provinsi Papua yang jauh lebih luas.