Di sisi lain, Satgassus melihat daerah irigasi ini selain menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat juga masyarakat secara umum. Terutama dalam menjaga kebersihan dari sampah rumah tangga dan bercampurnya air dengan saluran pembuangan domestik.
“Hal ini tentu dapat membahayakan karena air yang tercemar limbah kemudian diserap tanaman akan berdampak bagi kesehatan,” katanya.
Di sisi lain, Satgassus melihat di NTB, khususnya di Pulau Lombok sudah berjalan dengan baik dan dapat mendukung pengairan lahan pertanian warga. Terlebih, pada musim kemarau saat pasokan air sangat bergantung dari aliran irigasi.
Ditambahkan anggota Satgassus Yudi Purnomo Harapah, monitoring ini merupakan penugasan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar Polri terus mendukung program pemerintah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Satgassus terus memantau dan monev atas proyek-proyek yang dibiayai DAK agar upaya pencegahan tipikor dapat dilakukan lebih intensif dan massif.
“Tujuannya agar pembangunan dapat dirasakan masyarakat untuk menunjang pemulihan ekonomi nasional yang sempat terpuruk karena Covid-19 bisa segera pulih, perekonomian masyarakat terus melaju cepat dan proyek-proyek yang ada bisa segera dimanfaatkan bila fisiknya telah diselesaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut dia memaparkan, dalam proyek-proyek yang sekiranya bisa menyerap tenaga-tenaga kerja lokal dan dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya juga menjadi atensi, agar masyarakat ikut berpartisipasi dan mendapat penghasilan untuk menopang ekonomi mereka. Namun demikian, proyek-proyek ini harus tetap dilaksanakan secara proper dan tidak mengesampingkan mutu apalagi dilakukan dengan cara-cara KKN.