MATARAM, iNews.id - Komisi I DPRD NTB mempersoalkan besarnya anggaran kebutuhan rumah tangga gubernur dan wakil gubernur mencapai Rp10 miliar lebih pada 2021. Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Gita Ariadi menegaskan anggaran itu dibuat dengan acuan.
Gita menuturkan anggaran Rp10 miliar itu bukan dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dana itu digunakan untuk menjamu tamu-tamu gubernur dan wakil gubernur serta dari sekretariat daerah yang hadir di Lombok.
"NTB ini daerah wisata. Tamu pimpinan yang datang dari luar daerah pasti banyak. Belum lagi dari organisasi atau masyarakat buat seminar nasional kemudian ajukan permohonan bantuan dana. Sebagai tuan rumah yang baik kita melakukan jamuan dan dananya di ambil dari anggaran itu," ujarnya, Minggu (15/5/2022).
Dia mengatakan dengan kebutuhan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang nilainya mencapai Rp420 juta lebih. Menurut Gita wajar, mengingat banyak kebutuhan gubernur dan wakil gubernur seperti baju dinas, pakaian lapangan, pakaian olahraga, dan pakaian adat, seperti pakaian adat Sumbawa, Bima, Sasak dan daerah lain.
"Jadi, itu sudah ada acuan dan standar yang tentu kualitas gubernur seperti fuldress, pakai lapangan ada aturan terkait satuan harga. Jadi kebutuhan itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada," ucapnya.
"Karena pakaian gubernur tidak sama, maka ada harga dan standar pun berbeda. Jadi kebutuhan itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada," katanya lagi.
Selain itu, kata Gita Ariadi, dengan banyak kegiatan di NTB dapat membantu memulihkan pariwisata dan ekonomi daerah di tengah pandemi Covid-19, sehingga jika ada anggaran sebesar itu wajar.
"Ada aturan terkait satuan harga. Jadi kebutuhan itu menyesuaikan dengan kondisi yg ada. Harga pakaian gubernur tidak sama ada harga ada standarnya," katanya.