AMBON, iNews.id - Panitia khusus (pansus) LKPJDPRD Maluku akan meminta kehadiran Sekretaris Daerah, Kasrul Selang untuk menjelaskan LKPJ Gubernur tahun anggaran 2020. Penyampaian LKPJ dinilai tidak sesuai mekanisme yang diatur dalam Permendagri nomor 18 tahun 2020.
"Penyampaian LKPJ ini tidak memenuhi syarat-syarat dalam Permendagri dan tidak sesuai dengan sistematikanya," kata Ketua Pansus LKPJ DPRD Maluku, Benhur Watubun, Senin (3/5/2021) malam.
Dia menjelaskan, setelah ada klarifikasi dari Sekda Maluku selaku Ketua Tim Anggaran Pemprov bersama SKPD terkait seperti Dinas PUPR, barulah pansus akan masuk dengan Daftar Isian Masalah (DIM). Dalam rapat pansus, ada usulan-usulan baru yang bermunculan dan akan dibuat penyesuaian.
Kemudian kalau diterima, baru percayakan staf Sekretariat DPRD untuk menyusun kalimat atas berbagai pertanyaan yang diajukan anggota pansus maupun dari berbagai unsur fraksi.
"Sehingga pada Selasa (4/5/2021) kita akan rapat bersama Sekda untuk meminta klarifikasi," ujarnya.