"Setelah MK memutuskan Pilkada Halut dengan dilaksanakan PSU di lima TPS, membutuhkan kinerja serius pada pihak penyelenggara pemilu. Sehingga pengawasan harus diperketat karena dugaan saya, momen PSU ini ada skenario money politics akan terjadi," ujarnya.
Dia menambahkan, penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu Halut harus lebih intens dalam mengawal serta mengawasi TPS. Apalagi yang diduga kuat bakal terjadi politik uang. Karena 5 TPS tersebut adalah faktor penentu pemenang Pilkada Halut.
"Bawaslu Halmahera Utara harus lebih ketat lagi melaksanakan patroli ke TPS guna mengantisipasi pelanggaran menjelang pelaksanaan PSU," kata Gunawan.
Selain itu, Bawaslu juga harus memaksimalkan peran Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) serta petugas di sekretariat. Bawaslu juga perlu mengajak tokoh masyarakat untuk mengantisipasi politik uang jelang PSU.
"Kita berharap PSU ini bisa menjadi proses demokrasi yang sehat," katanya.