"Menunjukkan yang bersangkutan tidak memahami cara kerja hukum pemilihan. Tidak hanya pelanggaran etik, bahkan dapat juga dikualifikasi pidana sebagai keterangan palsu di hadapan pengadilan. Saya menduga, jangan-jangan yang bersangkutan tidak memahami hukum pemilihan dan soal DKPP tergantung KPU Halut," kata Hendra.
Sementara itu, Komisioner KPU Halut Divisi Hukum, Abdul Jalil Djurumudi menyatakan, secara etika sesama penyelenggara tidak bisa saling melaporkan. Namun demikian, dia mempersilakan jika ada warga negara yang ingin membawa ke ranah DKPP.
"Sesama penyelenggara tidak bisa saling melaporkan, tetapi jika ada warga negara yang ingin membawa ke ranah DKPP silahkan saja," katanya.