Dia mencontohkan, di Dinas ESDM Pemprov Malut misalnya tidak menggunakan tenaga honorer, namun memakai tenaga kontrak yang sifatnya outshorching. Artinya hanya membutuhkan orang tersebut, dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu saja, jadi kalau kontrak satu tahun selesai maka selesai, supaya tidak ada pembebanan.
Akan tetapi, kenapa di pemerintahan ini, tidak pakai konsep seperti itu dan kenapa juga ini diangkat semua dan jangan-jangan Kepala SKPD sengaja, membiarkan seperti ini, jangan sampai ambil kebijakan dari tenaga honorer punya dana.
Dari sejumlah kejadian yang ada di lingkup pemkot, dirinya mencontohkan kejadian seperti yang ada pada Camat Ternate selatan, dimana pernah kejadian dana fiktif dan akhirnya dilaporkan.
"Jika ada keterlibatan kepala SKPD didalam dan laporannya fiktif, maka kita akan berikan sanksi, soalnya saya juga bingung dengan refocusing saat ini, tidak tahu lagi mau potong dana yang mana lagi," katanya.