Selain menerima laporan politik uang, Bawaslu Lampung juga mencatat potensi pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) akibat berbagai indikasi pelanggaran.
"Kami terus memproses dan menelusuri laporan yang masuk sesuai dengan mekanisme yang berlaku, demi memastikan Pilkada 2024 berjalan secara jujur dan adil,” kata Iskardo.
Dengan adanya laporan ini, Bawaslu Lampung diharapkan dapat segera mengambil langkah penegakan hukum untuk menjaga integritas pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.