“Air itu yang utama. Kebutuhan dasar harus dipenuhi dulu sebelum membangun yang lain,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Kukar telah menugaskan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) bersama PDAM Tirta Mahakam untuk memperluas jangkauan layanan, terutama di wilayah yang belum tersambung jaringan Bendang Raya. Pemkab juga menyiapkan tambahan dukungan anggaran agar proyek tersebut berjalan optimal.
Rendi turut menyoroti dampak efisiensi APBD terhadap perputaran ekonomi daerah. Dia mengungkapkan, jumlah uang yang beredar di Kukar kini hanya sekitar Rp6 triliun, turun dari Rp12 triliun sebelumnya. Kondisi itu berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan tekanan inflasi.
“Kami rutin berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri setiap pekan untuk memastikan inflasi tetap terkendali. Harapan kami, optimalisasi PAD dan penguatan ekonomi lokal bisa kembali menggerakkan perputaran uang di Kukar,” katanya.
Rendi menambahkan, seluruh langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan pembangunan.
“Tantangan kita berat, tapi dengan kerja bersama, semuanya bisa kita atasi,” ujarnya.