"Kemenpan RB terus mendorong dan siap membantu agar pelayanan publik mudah, cepat dan efisien dengan pengitegrasian layanan publik melalui MPP. Kami berharap secepatnya MPP dapat hadir khususnya MPP Digital di IKN," ujarnya.
Anas menyebutkan, pengintegrasian layanan melalui digitalisasi merupakan salah satu fokus Presiden Joko Widodo dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Nanti IKN menjadi contoh bagaimana semua layanan terdigitalisasi," ucapnya.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menjelaskan, progres pembangunan IKN telah mencapai 29,27 persen. Adapun dalam proses terbentuknya IKN tersebut, terdapat empat tahap proses yang disebut dengan 4P, yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan.
"Penyelenggaraan pemerintahan tahun depan dan setelah berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara melalui Keppres. Kami hari ini sementara menggagas bagaimana pembagian wilayah untuk pemerintahan, termasuk kami lagi menggagas untuk memperkuat peran otorita," kata Thomas.
Sementara itu, terkait percepatan MPP di IKN, menurutnya masuk pada proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, penyelenggaraan MPP perlu dilakukan dan pemerintah harus siap untuk merespons semua kepentingan masyarakat terkait pelayanan publik.
"Saya sangat setuju (percepatan MPP) untuk pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan kalau bisa melebihi yang hari ini," ucapnya.