Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengapresiasi langkah yang dilakukan MP3D dan aliansi masyarakat lainnya yang telah menyampaikan aspirasi dan tuntutan secara damai, tanpa melukai citra demokrasi yang menghalalkan perbedaan pendapat.
“Saya memahami perasaan saudara-saudara, luka kalian adalah luka yang sama saya rasakan sebagai Gubernur yang juga adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Saya bukan minta dihormati, tapi hendaknya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menghargai peran Gubernur di daerah. Koordinasi memang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan, jika telah mengedepankan ego sektoral,” kata Gubernur Sugianto.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa selaku wakil pemerintah pusat di daerah, dia harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat, namun di sisi lain sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, dia harus menyerap aspirasi rakyat dengan baik.
“Saya harus mampu merawat ketajaman batin dan kepekaan yang mumpuni, bahkan saya harus ikut merasakan setiap tarikan napas dan denyut nadi hingga penderitaan terdalam dari masyarakat yang saya pimpin, agar apa yang kami lakukan tidak seharusnya melukai perasaan masyarakat yang telah menitipkan amanah kepada kami untuk memimpin Bumi Tambun Bungai yang sama-sama kita cintai,” tuturnya.
Dia juga meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memaknai keterbukaan informasi saat ini agar dapat memberikan teladan dalam semangat transparansi dan keterbukaan.