“Pada Juli tahun lalu juga kita menerima insentif fiskal dari pemerintah pusat, alhamdulillah tahun ini kita dapat lagi. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam melakukan upaya pengendalian inflasi,” tuturnya.
Lebih lanjut Edy Pratowo menyebut, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota, serta tim yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
“Kuncinya adalah sinergitas, mengendalikan inflasi secara parsial dan sektoral tidak akan berhasil. Semua elemen pemerintah dan masyarakat harus terlibat aktif," katanya.
Ditemui secara terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus Ketua Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) Nuryakin mengatakan bahwa konsep dan gagasan, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan TPID benar-benar menyasar kepada penyelesaian persoalan hajat hidup masyarakat banyak.
“Program pasar murah, pasar penyeimbang, bansos, tanam sakuyan lombok, pemanfaatan pekarangan, bukanlah ide dan gagasan yang muncul tiba-tiba. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan secara bersama-sama mencermati hal tersebut, yang kemudian diterjemahkan secara teknis oleh TPID untuk melaksanakan program tersebut dengan konsisten," ujarnya.
Lebih lanjut Nuryakin menegaskan bahwa Kalteng pernah berada pada posisi tiga besar inflasi tertinggi di Indonesai. Hal tersebut membuat pemerintah daerah, khususnya yang tergabung dalam TPID bekerja keras mencari pola yang tepat dalam pengendalian inflasi.
“Penyakit hanya bisa disembuhkan dengan ketepatan diagnosa dan obat yang tepat. Sama halnya dengan inflasi harus ditemukan penyebab, baru menentukan langkah dan upaya. Pada tataran langkah dan upaya ini harus dibutuhkan inovasi dan kreatifitas menyesuaikan kondisi yang ada yang mampu menjawab tantangan dan persoalan saat itu," ucapnya.