"Satu, aset-aset yang tidak produktif seperti kendaraan atau benda-benda lainnya akan kita lelang dengan harga pasar. Mudah-mudahan bisa menambah PAD," katanya.
Selain melelang aset bergerak, BKAD juga mulai mengidentifikasi aset tetap yang memiliki potensi untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Salah satu aset yang disiapkan untuk skema tersebut berada di Kota Banjarmasin.
Menurut Suyuti, kerja sama pemanfaatan aset akan dilakukan secara profesional dan transparan. Besaran nilai sewa tidak ditentukan melalui negosiasi langsung, melainkan berdasarkan hasil penilaian (appraisal) dari tim independen, sehingga memberikan keuntungan yang optimal bagi pemerintah daerah.
"Kalau ada aset yang bisa dikerjasamakan, tentu kita lakukan. Nilai sewanya nanti ditentukan berdasarkan hasil appraisal, bukan negosiasi langsung," tuturnya.
Dia menegaskan, kebijakan optimalisasi aset ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Kalimantan Tengah untuk menjadikan aset daerah lebih produktif. Dengan demikian, aset tidak hanya menjadi beban pemeliharaan, tetapi juga mampu menghasilkan pendapatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.