Diakui Nuriyani, sebelumnya pihak ACT Kalsel tidak pernah ada koordinasi dengan Dinsos Provinsi Kalsel, kerena yayasan ini berjalan selalu mengikuti instruksi dari pusat.
“Kita kalau ada yang minta sumbangan dari mesjid atau di jalan dalam rangka pembangunan sesuatu dengan PUB itu perizinan ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalsel setelah kita berikan rekomendasi,” ujaranya.
“Tetapi apabila dari pusat, kita tidak ada kewenangan. Hanya sebatas kegiatan di lingkup daerah,” sambung Nuriyani.
Nuriyani pun mempertegas agar ACT Kalsel dapat berkoordinasi dengan pihaknya, dikarenakan sudah adanya SK Menteri untuk pencabutan izin operasional.(*)