JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya indikasi praktek suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Hulu Sungai Utara (HSU). Hal itu terungkap setelah KPK menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid (AW) sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi.
Abdul Wahid diduga telah menerima sejumlah uang suap dari Plt Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) HSU, Maliki (MK). Uang suap itu diduga berkaitan dengan pengangkatan Maliki sebagai Plt Kadis PUPRP Kabupaten HSU.
"Tersangka AW pada awal tahun 2019, menunjuk MK sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP kabupaten HSU. Diduga ada penyerahan sejumlah uang oleh MK untuk menduduki jabatan tersebut karena sebelumnya telah ada permintaan oleh Tersangka AW," kata Ketua KPK, Firli Bahuri melalui keterangan resmi, Jumat (19/11/2021).
Penyerahan uang dugaan suap berkaitan dengan pengangkatan Maliki sebagai Plt Kadis PUPRP HSU untuk Abdul Wahid terjadi pada Desember 2018. Kendati demikian, tak dijelaskan secara detil jumlah uang yang diterima Abdul Wahid dari Maliki terkait dugaan jual beli jabatan tersebut.
"Penerimaan uang oleh Tersangka AW dilakukan di rumah MK pada sekitar Desember 2018 yang diserahkan langsung oleh MK melalui ajudan tersangka AW," ujarnya.