Sementara Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa'i mengatakan tim Satgas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel telah bergerak melakukan penelusuran terkait gejolak elpiji 3 kilogram saat ini.
"Kita tunggu saja hasil penelusuran tim. Yang pasti kami ingatkan jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk mengeruk keuntungan. Beberapa pangkalan nakal juga kerap ditindak, semoga ada efek jera," katanya.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No 188.44/047/KUM/2015 tentang penetapan harga eceran tertinggi elpiji tabung 3 kilogram adalah Rp17.500. Pemerintah juga menetapkan elpiji bersubsidi diberikan kepada rumah tangga, UMKM, petani, dan nelayan.
Kemudian pada 30 Oktober 2017, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengeluarkan surat edaran mengenai penggunaan Liquiefied Petroleum Gas (elpiji) tabung ukuran 3 kliogram tepat sasaran dan sesuai peruntukan.
Surat edaran tersebut bertujuan untuk menghimbau kepada PNS, para pelaku usaha selain usaha mikro dengan kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta, seluruh masyarakat mempunyai penghasilan lebih dari Rp1.500.000 per bulan dan tidak memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa setempat, untuk tidak menggunakan elpiji tabung ukuran 3 kilogram dan beralih menggunakan elpiji tabung selain ukuran 3 kilogram.