Menurut Hindera, perubahan status Banjarbaru menjadi ibu kota provinsi merupakan tantangan bagi kepala daerah yang harus didukung seluruh pihak maupun masyarakat untuk semakin berbenah melakukan penataan.
"Pembenahan dan penataan yang dilakukan, harus seiring perkembangan sebagai ibukota provinsi yang harus lebih mempresentasikan Kalimantan Selatan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional," katanya.
Saat ini Banjarbaru hanya terdiri atas 5 kecamatan dan 20 kelurahan dengan luas wilayah 371,4 kilometer persegi, tidak terlalu luas dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalsel.
Selain itu, Banjarbaru juga tidak punya potensi sumber daya alam seperti kawasan pertambangan dan sumber pendapatan hanya bertumpu pajak dan retribusi daerah yang menjadi andalan pendapatan asli daerah.
"Sehingga perlu terobosan baru, untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, melalui program-program yang tepat," ujarnya.