“Karena kerajaan dan kesultanan nusantara adalah pondasi peradaban yang mempengaruhi semangat kemerdekaan dan semangat lepas dari penjajahan,” ujarnya.
Senator asal Jawa Timur ini mengatakan, negeri ini lahir dari kesadaran kolektif kaum terdidik, bangsawan dan mereka yang terlibat dalam sejarah dan nilai-nilai adiluhung serta peradaban nusantara yang disebarkan melalui kesultanan dan kerajaan Nusantara.
“Dari situlah kemudian lahir perkumpulan dan persyarikatan, diawali lahirnya Budi Utomo tahun 1908 dan Sumpah Pemuda tahun 1928. Puncaknya Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Bahkan ideologi bangsa yang dirumuskan lewat sidang BPUPKI dan PPKI juga mendapat banyak masukan pikiran-pikiran luhur dari hampir seluruh pemangku kerajaan dan kesultanan Nusantara,” katanya.
La Nyalla mengatakan, sudah sepantasnya jika negara mengakui, menghormati dan memberikan tempat khusus bagi keberadaan Kerajaan Nusantara, seperti tertulis di dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar kita, dimana Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
“Agar keberpihakan dan dukungan Negara terhadap kerajaan nusantara lebih konkrit dan nyata, DPD RI sebagai representatif daerah berkomitmen mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah senantiasa menghormati dan melindungi Kerajaan Nusantara sebagai fondasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata ya.